20 Persen Benda Cagar Budaya Hilang

October 27th, 2008

Oleh: Ena

SOLO (Joglosemar): Pemkot Solo telah kehilangan 20 persen benda cagar budaya. Karena itu, upaya perlindungan dan pelestarian benda dan bangunan cagar budaya akan dimaksimalkan akhir tahun 2009.

“Program pertama adalah rekonstruksi Pura Mangkunegaran, termasuk Ngarsapura,” ujar Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi) usai pembukaan konferensi WHC di Hotel Sunan Solo, Sabtu (25/10).

“Saya telah belajar banyak dari Kazan dan Lijiang, tentang bagaimana mereka mengonservasi sebuah kawasan sebagai salah satu tujuan tourism,” paparnya.

Jokowi menambahkan, Pemkot Solo telah menyiapkan draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai bangunan cagar budaya. Akhir tahun ini, Perda akan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surakarta.

Terpisah, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik meminta kepada setiap kepala daerah untuk menyeleksi secara ketat pemberian izin mendirikan bangunan atau IMB.

“Walikota harus mengecek ke lapangan, adakah bangunan cagar budaya di lokasi bersangkutan. Kalau ada, bicarakan dulu, carikan solusi yang tepat,” papar Jero Wacik di Loji Gandrung, usai meresmikan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI), Sabtu (25/10).

Dipertahankan
Menurutnya, bangunan cagar budaya harus dipertahankan. Tetapi, keberadaannya diharapkan tidak menghambat penciptaan lapangan pekerjaan. Agar keduanya bersinergi, walikota harus mempunyai kriteria tertentu untuk bangunan yang akan di bangun di kawasan bangunan cagar budaya. Jaringan Kota Pusaka Indonesia dibentuk pada 11 September 2008 di Jakarta. Kota Solo ditunjuk sebagai koordinator Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Hingga saat ini, anggotanya tercatat 12 kota, di antaranya Ternate, Blitar, Pangkal Pinang, Denpasar, Ambon, Surabaya, Medan, Pekalongan, Yogyakarta, Palembang, Pontianak dan Solo.

Jero Wacik berharap, semua walikota di Indonesia bergabung dalam JKPI sehingga nantinya keanggotaan Jaringan Kota Pusaka Indonesia bisa mencapai 50 kota. Keberadaan organisasi Jaringan Kota Pusaka Indonesia itu, kata Jero Wacik sangat penting karena bisa dijadikan sebagai forum untuk merumuskan solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh anggotanya terkait dengan pelestarian bangunan cagar budaya.

“Tugas mereka kemudian menyosialisasikan keputusan menteri (Kepmen) tentang benda cagar budaya, serta menyosialisasikan sanksi bagi mereka yang melakukan pencurian terhadap benda-benda cagar budaya,” tambahnya. (ena)

Sumber: Harian Joglo Semar, 27 Oktober 2008

Comments are closed.