Arsitektur Indis

Yogyakarta, kompas – Penetapan benda, situs, kawasan bersejarah dan purbakala sebagai benda cagar budaya dinilai berjalan lambat. Meskipun di DI Yogyakarta ada ratusan cagar budaya, sampai 2007 baru 40 yang secara legal formal ditetapkan sebagai BCB. Hal itu menjadi bukti masih lemahnya perlindungan dan pelestarian BCB sehingga berpotensi mengancam aneka BCB di DIY.

Hal tersebut terungkap dalam sarasehan dan sosialisasi daftar benda cagar budaya (BCB) baru di DIY, Selasa (11/9) di Museum Sonobudoyo Yogyakarta. Acara ini dihadiri Ari Setyastuti, Ketua Kelompok Kerja Perlindungan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta; Heny Astiyanto, pengurus Yayasan Bonang, Yogyakarta; Arif Noor Hartanto, Ketua DPRD Kota Yogyakarta.

Ari menuturkan, pada 2007 ada 28 bangunan di DIY yang secara resmi ditetapkan sebagai BCB melalui Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Jumlah itu menambah 12 BCB yang ditetapkan secara resmi sebelumnya. Namun, dalam daftar baru BCB tersebut, beberapa bangunan bersejarah seperti Keraton Yogyakarta justru tidak termasuk di dalamnya.

“Keraton Yogyakarta sebenarnya sudah kami usulkan sejak lama. Namun, karena ada perubahan kelembagaan bidang kebudayaan, yaitu dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kemudian kini menjadi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, usulan kembali kami perbaiki dan sekarang keraton ada dalam daftar tunggu,” ungkap Ari.

Ari menuturkan, meski banyak BCB di DIY belum ditetapkan secara legal formal sebagai BCB, bangunan, benda, situs tersebut tetap termasuk BCB yang harus dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. “Penetapan melalui surat keputusan menteri atau peraturan menteri lebih untuk melindungi jika suatu hari terjadi konflik atas BCB tersebut,” katanya.

Dharma Gupta, Wakil Ketua Jogja Heritage Society, mengemukakan, lambannya proses penetapan secara legal formal benda, bangunan, situs, kawasan sebagai BCB sangat memprihatinkan. Hal itu bisa mengancam keberadaan berbagai BCB. Apalagi, hingga kini masih ada anggapan bahwa pelestarian BCB hanya sebagai beban yang menghabiskan dana APBD maupun APBN.

Heny berpendapat, perlindungan hukum terhadap BCB sudah sangat terlambat. Saat ini banyak bangunan di Yogyakarta yang termasuk dalam BCB telah banyak dibongkar maupun dialihkan bentuknya. (RWN)

Sumber: Harian Kompas, 12 September 2007

Depok, Kompas – Banyak bangunan bersejarah di Kota Depok dibongkar habis dan di atasnya didirikan bangunan baru untuk perdagangan. Situs-situs bersejarah hilang, berganti dengan rumah toko. Kondisi ini mencerminkan pembangunan di Depok semakin tidak terkendali.

Demikian benang merah pendapat sejarawan Universitas Indonesia Titi Mahrus Irsyam, Ketua Majelis Perwakilan Anggota Lembaga Cornelis Chastelein (LCC)—sebuah komunitas masyarakat Depok tempo dulu—Boy Loen, dan arsitek Osrifoel Oesman dalam seminar bertajuk “Quo Vadis Depok? Peluang dan Tantangan”. Seminar yang diadakan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia pada Rabu (5/9) itu dibuka Dekan FIB Ida Sundari Husen.

“Sangat disayangkan saat ini begitu mudahnya Pemkot Depok memberikan izin perombakan bangunan-bangunan peninggalan zaman dulu dengan hanya mempertimbangkan kepentingan ekonomi atau bisnis, dan mengabaikan faktor sejarah, sehingga wajah Depok tempo dulu yang sarat nilai sejarah hilang,” kata Boy.

Boy mempertanyakan soal disengaja tidaknya pembongkaran bangunan bersejarah untuk menghilangkan sejarah Depok tempo dulu. Dia memberikan contoh bangunan tua di Jalan Kartini di sebelah Kantor Kecamatan Pancoran Mas. Bangunan yang pernah menjadi tempat tinggal Ds van Daalen, pendidik dan tokoh rohaniwan di Depok, itu dibongkar dan menjadi stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU).

Meskipun masyarakat sekitar keberatan atas kehadiran SPBU itu, Boy merasa aneh izin mendirikan bangunan dari SPBU bisa keluar dan bangunan tua langsung dibongkar. (KSP)

Sumber: Kompas 6 September 2007