Arsitektur Indis

PENGANTAR REDAKSI
KOTA Jakarta tanggal 22 Juni 2001 ini genap berusia 474 tahun. Cukup tua. Tetapi, yang dulu sempat bernama Sunda Kalapa, Jayakarta, dan Batavia, setelah lebih empat abad, boleh dikata tidaklah tua-tua keladi yang makin tua makin menjadi. Jakarta dengan rongrongan segala masalah, kondisinya boleh dibilang makin merongsok.

Menyambut ulang tahun Jakarta, hari ini diturunkan tiga tulisan di halaman 25, 26, dan 27 ditambah perjalanan sejarah Jakarta dalam bentuk info grafik di halaman 28. Kesemuanya dikumpulkan dan ditulis wartawan Kompas.

MEMBICARAKAN bagaimana pertumbuhan Kota Jakarta, tidak bisa dilepaskan dari kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kawasan itu 53 tahun lalu disiapkan sebagai kota satelit, sebuah kota taman yang asri, sejuk, hijau, dan sangat beken saat itu. Planolog M Soesilo dari Central Planologisch Bureau tahun 1948 mengatakan, Kebayoran Baru menyiapkan kawasan tersebut, yang diharapkan bisa meniru kawasan Menteng, yang saat itu telah menjadi kawasan permukiman yang diidamkan warga Jakarta saat itu.Kini zaman berlalu, kawasan permukiman yang dirancang nyaman itu cenderung menjadi tak terkendali pertumbuhannya. Pemerintah Daerah (Pemda) DKI boleh saja berkilah perkembangan zaman, perkembangan masyarakat maupun ekonomi yang menyebabkan berubahnya wajah Menteng atau Kebayoran Baru. Namun, dalam banyak hal-seperti juga kawasan lainnya-tidak terkendalinya, atau centang-perenangnya, perkembangan Ibu Kota itu juga disebabkan oleh ketidakkonsistenan Pemda DKI melaksanakan rencana tata ruangnya.

Kalaupun kini telah tersusun Jakarta 2010 (sebutan untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2000-2010), masyarakat umumnya pesimistis hal itu akan terimplementasikan di lapangan. Pengalaman terhadap Rencana Umum Tata Ruang 1985-2005 (yang “dihapus” oleh Jakarta 2010) itu cukup membekas, bagaimana sebuah rencana kota seringkali tak lebih dari “macan kertas yang ompong”. Berbagai kepentingan atau dalih, dengan gampang merubah sebuah peruntukan kota. Bukan hal aneh lagi jika kawasan “hijau”, di lapangan bisa berubah menjadi “kuning” (permukiman) atau “merah” (komersial).

Dengan demikian, jika di kawasan permukiman Menteng atau Kebayoran Baru kini bertumbuhan gedung-gedung jangkung komersial tidak perlu diherankan. Kilah “deviasi” untuk penyimpangan biasanya cukup ampuh untuk menjawab mengapa sebuah peruntukan kota dalam rencana induk bisa berubah dalam kenyataannya.

SEKARANG, orang mungkin masih boleh merasa bangga tinggal di kawasan Kebayoran Baru. Kawasan prestisius yang berada di tengah Kota Jakarta. Lingkungannya asri, jalanan rapi, dan berbagai fasilitas tersedia, mulai dari fasilitas perdagangan, perbankan, restoran, rumah sakit, hingga pendidikan.
“Dulu, kami ini disebut orang udik, orang pinggiran Jakarta,” kata Soebroto (76), pensiunan Departemen Pekerjaan Umum yang sejak tahun 1954 tinggal di kawasan Kebayoran Baru.

Pantas saja disebut “udik” karena Kebayoran Baru dulu letaknya terpisah dari Jakarta, sekitar delapan kilometer ke arah selatan. Untuk masuk daerah tersebut, hanya ada dua jalan melalui Kebayoran Lama lewat ujung Jalan Kyai Maja atau lewat Manggarai lalu masuk ke Jalan Wolter Monginsidi yang becek. Tak bisa lewat Jalan Sudirman seperti sekarang, karena jalan tersebut dulu masih belum ada.

Tak heran karena sulitnya jalan menuju kawasan Kebayoran Baru, orang harus mikir-mikir jika disuruh tinggal di daerah tersebut meski sudah dibangun kompleks perumahan yang tertata rapi sekitar tahun 1953. Selain takut dihadang Mat Item, jagoan Kebayoran Lama yang dikenal sangar, daerah itu masih sangat sepi. Tak aneh jika tanah di daerah itu harganya sangat murah, cuma sekitar Rp 100 per meter persegi atau sama dengan sebiji permen sekarang.

“Ketika baru dibangun menjadi Kota Satelit Kebayoran Baru tahun 1954, rumah ini harganya cuma Rp 45.000 dengan luas tanah 330 meter persegi,” kata Husni Thamrin Ahmad yang sejak dulu mendiami rumahnya di belokan Jalan Cikajang, Kebayoran Baru.

Meski sudah dijadikan Kota Satelit, belum ada angkutan umum yang memadai menuju Kebayoran Baru, kecuali robur (semacam minibus) dan oplet tua yang bentuknya lebih jelek dari oplet “Si Doel” sekarang. Ongkosnya masih murah, tahun 1955 cuma Rp 10 dari CSW (Central Stichting Wederopbouw) menuju Gambir, kawasan paling ramai saat itu.

Kusir delman ogah-ogahan jika diminta mengantar ke Kebayoran Baru, kecuali jika memang belum dapat penumpang. Supaya nyaman, biasanya pemilik rumah di Kebayoran memiliki sepeda jengki yang bisa dikayuh sewaktu-waktu.

Meskipun masih minim fasilitas, ibu-ibu yang mau berbelanja tak pernah kesulitan. Tersedia tiga buah pasar yang cukup memadai, masing-masing Pasar Santa di sebelah selatan Gereja Katolik Santa, Pasar Blok A atau pasar paling mewah saat itu Majestik.

“Sekali belanja cuma menghabiskan sekitar Rp 7-Rp 10. Itu pun sudah komplet, mulai dari sayuran, tempe, hingga daging,” kata Ny Soebroto yang menggambarkan gaji suaminya saat itu sekitar Rp 950 sebulan. Dengan gaji tersebut dia masih bisa menabung dan sekali-kali menonton film di Bioskop Majestik Theatre-satu-satunya bioskop di kawasan tersebut saat itu-yang tarifnya sekitar Rp 2 dan penonton dipisah menjadi tiga kelas.
Hampir setiap akhir pekan, Soebroto dan keluarganya berekreasi ke danau alam yang terletak di antara Jalan Wijaya dan Jalan Darmawangsa sekarang. Daerah sekitar danau ditumbuhi semak dan pohon-pohon besar, tetapi anak-anak sangat menyukai danau tersebut karena airnya sangat jernih, bisa bersampan, dan memancing ikan. “Ikannya besar-besar. Cuma bermodal cacing yang diperoleh dari sekitar danau, pulang rekreasi bisa dapat ikan,” kata Soebroto, mengenang. Kini, yang disebut danau indah tersebut telah berubah menjadi rumah-rumah mewah dan lapangan golf.

BUKAN hanya danau yang berubah fungsi menjadi lapangan golf. Taman serta jalur hijau yang dulu membuat suasana adem dan asri, kini tak ketahuan lagi riwayatnya atau sudah “ditumbuhi” bangunan. Padahal ketika dirancang planolog lokal M Soesilo, Kebayoran Baru diharapkan bisa meniru kawasan Menteng, kota taman yang asri, sejuk, hijau dan sangat beken saat itu.

Dirancang sebagai kota hunian untuk masyarakat kelas menengah, Kebayoran Baru saat itu memanfaatkan lahan pertanian dan ladang sepi penduduk seluas 730 hektar. Sekitar 85 hektar dari lahan yang tersedia, digunakan untuk membangun 2.676 rumah tipe kecil, serta 115 hektar digunakan untuk membangun rumah tipe menengah. Selain itu, disiapkan pula lahan seluas 105 hektar untuk vila dan flat serta hanya 18 hektar lahan yang disediakan untuk membangun 505 toko dan fasilitas perdagangan.

Dari luas lahan yang ada, bagian terbesar atau sekitar 25 persen digunakan untuk membangun jalan yang luasnya mencapai 181 hektar. Bagian lainnya untuk taman seluas 53 hektar, tempat olahraga 9,6 hektar, serta kuburan dan sawah seluas 54 hektar. Dari peruntukan lahan seperti ini, berarti sejak dari dulunya Kebayoran Baru memang dirancang sebagai kawasan hunian yang berwawasan lingkungan, jauh sebelum pemerintah menggembar-gemborkan perlunya kelestarian lingkungan.

Namun, kini peruntukan lahan tersebut, sudah jauh berubah. Pertengahan 2001 ini, luas kawasan Kebayoran Baru sudah mencapai 1.291 hektar atau bertambah 561 hektar dari rencana semula. Bagian terbesar dari lahan yang tersedia, justru digunakan untuk perumahan yang mencapai 718 hektar atau hampir 10 kali lipat dari rencana awalnya.

Bagian perumahan yang mencapai 55 persen dari luas kawasan tersebut, masih ditambah lagi dengan berkembangnya areal perkantoran yang memanfaatkan lahan seluas 66,5 hektar serta kegiatan perdagangan yang mencapai 57,3 hektar. Padahal areal perkantoran sebelumnya tak pernah direncanakan, sedangkan areal perdagangan tidak seluas itu cuma 28 persen dari luas yang ada sekarang.

Kawasan perdagangan yang semula terpusat di Blok M dan Pasar Majestik, kini telah berkembang ke segala arah. Jumlah toko yang rencananya 505 unit, kini yang tercatat resmi sudah 2.100 unit. Belum lagi pedagang kaki lima yang menguasai 23 titik di sekitar Kebayoran Baru, mulai dari terminal sekitar pasar, sekolah, perkantoran hingga taman-taman yang asri.

Rumah-rumah yang dulunya tertata baik dan halaman hijau di bagian depannya, kini telah berubah menjadi toko, kantor, atau kegiatan perdagangan. Halaman hijau di bagian depan rumah, kini disemen beton untuk tempat parkir pengunjung toko, kantor, bengkel, atau salon.

WALI Kota Jakarta Selatan Abdul Mufti, tidak menampik adanya perubahan fungsi lahan di kawasan Kebayoran Baru. Bukan sekadar berubah, tetapi Kota Satelit Kebayoran yang dulunya terpisah dari pusat kegiatan usaha dan perkantoran yang terletak di sekitar Gambir dan Harmoni, kini telah bersatu seiring dengan pembangunan Jalan Jenderal Sudirman tahun 1960-an.

Wali Kota menuding, perubahan fungsi lahan ini karena sikap masyarakat yang tidak mau peduli terhadap peraturan. Padahal sudah ada aturan yang tegas seperti Surat Keputusan Gubernur Bd3/1972 dan 203/ 1977 yang melarang penggunaan rumah tempat tinggal untuk kantor atau tempat usaha.

Meski demikian, Wali Kota tak sepenuhnya menyalahkan masyarakat. Lokasi Kebayoran Baru yang strategis serta lingkungannya yang nyaman, membuat pengusaha berlomba-lomba mendekatkan kegiatan usahanya pada masyarakat untuk meningkatkan pelayanan. Di sisi lain, masyarakat juga menginginkan perubahan fungsi lahan dari perumahan menjadi perdagangan dan jasa karena bisa mendatangkan pendapatan. Jadi, klop-lah pelanggaran peruntukan lahan di Kebayoran Baru karena didukung berbagai kalangan.

“Di satu sisi masyarakat membutuhkan, pengusaha melihat adanya peluang dan di sisi lain pemerintah daerah memberikan kondisi untuk terjadi pelanggaran,” kata DN Baskoro, Ketua Perkumpulan Pengusaha Kebayoran Baru.

Semestinya, menurut Baskoro, pemerintah harus bersikap tegas, mana lahan yang boleh untuk tempat usaha dan mana yang terlarang. Selain itu, produk hukum yang mengatur penggunaan lahan di Kebayoran Baru, banyak yang sudah kedaluwarsa, tidak antisipatif, dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Paling enak, memang, jika semua pihak lepas tangan. Kenyataannya, memang demikian. Penggunaan lahan di Kebayoran Baru sudah tidak karuan. Rumah menjadi kantor, bengkel, apotek, toko, hingga salon. Paling menyedihkan tentu saja taman kota yang dulunya hijau, teduh, asri, dan banyak disinggahi burung-burung, kini kondisinya menyedihkan.

Taman Puspa, misalnya, yang dulu menjadi tempat favorit anak-anak bermain kucing-kucingan, kini sudah dipenuhi pedagang kaki lima. Taman Mataram yang rindang, kini sebagian dimanfaatkan pompa bensin. Warga kawasan Blok P Kebayoran-yang tahun 1960-an dulunya merupakan perumahan Bank Indonesia dan BNI 46-yang dulu asri kini seringkali direndam banjir. Sebuah danau atau empang di kawasan itu telah berubah menjadi lapangan golf, dan sejumlah rumah mewah. Belum lagi apartemen dibangun megah di seputaran permukiman itu.”Dulu air, masih bisa parkir di empang itu, sekarang mah kalau hujan air parkirnya di permukiman kami. Jadinya banjir,” kata Tarti, seorang warga Blok P.

Begitu pun Taman Puring yang hijau, kini sebagian dimanfaatkan untuk kantor polisi dan sebagian lainnya ditutup seng karena jadi tempat jualan barang-barang loakan. Keindahan taman-taman tersebut, kini sudah tak kentara lagi. Kebayoran Baru, sudah tidak seperti dulu dan Jakarta pun berkembang ke mana-mana, seperti sebuah taman tak terurus. (Try Harijono)

Sumber: Harian Kompas, Jumat, 22 Juni 2001

ENTAH mengapa dinamakan “menteng”. Ada yang menyebut nama itu diambil dari nama Daeng Menteng, tokoh Bugis yang sangat berpengaruh di Batavia dan oleh kompeni dua abad lalu diberi konsesi menguasai wilayah yang disebut Menteng sekarang.

Ada pula yang mengatakan, nama itu diambil dari buah menteng (Baccaurea racenosa) yang bentuknya mirip duku Palembang. Kulit buahnya kuning kehijauan, sedangkan daging buahnya putih keunguan dan rasanya manis-manis kecut.

Dari mana pun nama itu berasal tak jadi soal, yang jelas kawasan Menteng mulai dibangun pemerintah kolonial Belanda tahun 1920. Tujuannya untuk permukiman orang-orang Eropa dan pribumi kelas atas. Lokasinya persis di sebelah selatan Koningsplein atau Medan Merdeka dan tak jauh dari Weltervreden atau wilayah sekitar Gambir dan Pejambon yang sudah lebih dulu berkembang saat itu.

Dirancang sebagai kota taman, perencanaan kawasan Menteng dilakukan sangat serius. Di kawasan yang asalnya ladang penduduk dan dipenuhi pohon kelapa itu, hanya boleh dibangun rumah-rumah yang bentuknya ditentukan pemerintah kolonial. Selama pembangunan berjalan, disediakan pula trem atau kereta listrik yang masuk dari arah Medan Merdeka Timur terus menuju Menteng Raya-Gondangdia-Wahid Hasyim-Tanah Abang-Glodok dan kemudian Gajahmada.

Khusus untuk rumah, pembangunannya diawasi ketat melalui Bataviasche Bouwverordening 1899 atau Peraturan Tata Bangunan Kota yang pertama untuk Hindia Belanda. Aparat birokrasi pemerintah, betul-betul menegakkan peraturan, tak mau kompromi dalam menindak pelanggaran dan tak bisa disuap seperti birokrat sekarang.

Oleh karena itu, berdirilah rumah-rumah yang bentuknya sangat khas dan unik seperti bergaya klasik, oud indische stijl, art deco, dan gaya vila Eropa di alam tropis. Selain itu terdapat pula bangunan-bangunan pelayanan seperti gedung NV de Bouwploeg yang menjadi Masjid Cut Mutia sekarang, gedung Bataviasche Kunstkring yang menjadi Kantor Imigrasi dan sebagian dihancurkan, maupun gedung Nassaukerk yang kemudian menjadi Gereja St Paulus dan Gereja Theresia.

Sementara itu untuk mewujudkan impian sebagai kota taman, tersedia beberapa ruang terbuka seperti Taman Surapati, Taman Cut Mutia dan ruang hijau terbuka lainnya yang luas dan asri. Tidak lupa disediakan pula saluran pengendali banjir untuk memberikan kenyamanan pada penghuninya.

Maklum saja, kawasan sekitar Sarinah sekarang dan Gereja Theresia, masih sering dilanda banjir besar. “Kalau banjir, banyak mobil mogok,” kata Adolf Heuken SJ, yang tinggal di Menteng sejak tahun 1960-an dan baru saja meluncurkan buku Menteng Kota Taman Pertama di Indonesia.

Menteng menjadi bertambah ramai, ketika tahun 1950-an dibangun Jalan MH Thamrin yang menghubungkan Lapangan Monas dengan Kota Baru Kemayoran. Penghuni Menteng pun semakin terusik ketika tahun 1970-an-seiring dengan melimpahnya rezeki minyak-banyak pejabat-pejabat yang korup mencari rumah di sekitar Menteng. Jalan raya pun kemudian diaspal mulus untuk meningkatkan kenyamanan para pejabat termasuk pimpinan negara yang tinggal di sekitar Menteng.

Penataan kawasan Menteng menjadi tak terkendali ketika tahun 1980-an dibangun jembatan layang yang menghubungkan Jalan HOS Cokroaminoto dengan kawasan Kuningan.

Menteng bukan hanya tak terkendali, tetapi kenyataannya berubah fungsi dari kawasan hunian menjadi kawasan campuran antara hunian, perkantoran dan kegiatan usaha hingga saat ini. Jalan-jalan pun lebih mirip sebagai tempat parkir liar. Jadi tidak usah heran jika di antara rumah-rumah mentereng Menteng, kini menyelip juga perkantoran, rumah makan, salon dan sekolah. (thy)

Sumber: Harian Kompas, Jumat, 22 Juni 2001