Archive for 2001

Tata Kota dalam Krisis Budaya BANGUNAN USANG TINGGAL KENANGAN

Saturday, November 17th, 2001

Sejarah, menggambarkan tingginya art-style dan kebudayaan, ketuaan atau usia, serta fungsi, pemanfaatan, apakah selaras dengan zaman sekarang” kata Wakil Ketua Forum Pelestarian Lingkungan Budaya, Yogyakarta, Drs Achmad Charris Zubair. ”Yaa, kita harus lihat segi pemanfaatannya. Kalau memang tidak ada pengaruh apa-apa bagi pemiliknya, sah-sah saja jika sebuah bangunan tua dijual, dan oleh pembelinya dibongkar. Pemerintah bisa melarang? Atau pemilik bangunan kuno dibebaskan dari pajak?”

GURUH SOEKARNOPUTRA terang-terangan menentang, dengan alasan apa pun jangan bunuh bangunan-bangunan tua. ”Di mana pun situs itu berada, jangan lihat radius kilometernya, harus diselamatkan” kata putera Presiden I RI itu sambil menyayangkan gedung Hotel Indonesia yang merupakan bangunan pertama berarsitektur kolonial dimiliki Indonesia, ”sekarang berubah menjadi seperti itu. Sayang, kan?”

Baginya, gubug reyot tak bernilai sejarah pun jika arsitekturalnya bernilai tinggi harus dilestarikan. ”Tapi, beginilah penyakit bangsa kita. Pemerintah sendiri menciptakan sikap demikian. Mereka lebih mementingkan persoalannya sendiri”

Tua, Cantik, Terancam Hilang!

JIKA seorang Achmad Charris Zubair, yang Wakil Ketua Forum Pelestarian Lingkungan Budaya Yogykarta, mengaku berupaya ikut melestarikan bangunan tua, tapi tidak sepenuhnya menentang jika ada penggempuran bangunan berusia ratusan tahun, kita patut bertanya : Kenapa?

“Kita harus lihat segi pemanfaatannya. Kalau memang tidak ada pengaruh apa-apa bagi pemiliknya, ya sah-sah saja jika bangunan tua itu akhirnya dijual dan oleh pembeli dibongkar habis” kata Charris. “Jika ada peraturan melarang membongkar bangunan tua, ya supaya sama-sama untung si pemilik dibebaskan dari pajak, atau paling tidak diperingan lah”.

Ungkapan ini memang sudah kita tayangkan di halaman 1.

Seniman bernama Guruh Soekarnoputra menentang. Fotografer Yorri Antar juga mengecam aktivitas penghilangan bangunan-bangunan tua, sehingga lewat karya-karya fotografinya ia berteriak-teriak.

“Kalau kita mau menyadari, ada jiwa bangunan yang lebih lama beradaptasi dengan alam dan lingkungan di mana bangunan itu berdiri” kata Yorri sambil mencontohkan kawasan di Jakarta yang kini menjadi Mal Senen. Sebelumnya, sudah 50 tahun kawasan itu jadi cagar budaya.

Dan tak cuma Senen. “Banyak sekali terutama di Jakarta, kawasan semacam yang sudah dialihfungsikan habis-habisan. Kawasan Harmoni sekarang jadi lapangan tenis. Itu kan tindakan yang aneh?” kata Yorri, sambil dengan sinis berkata lagi, “ada tahap-tahap penghancuran bangunan kuno. Awalnya dibedeng-bedeng. Itu sedang mengalami proses pembusukan. Dengan dibedeng, masyarakat tidak akan menengok bangunan itu. Lama-lama kita lupa, dan akhirnya penggempuran pun dilakukan”.

Arsitek tamatan UI (1989) jurusan Konservasi Bangunan tahun ini tidak saja mengamati bangunan tua di Jakarta. Ia meomotret banyak gedung kuno sampai luar negeri. Ia suka atap-atapnya yang menjulang tinggi, dan serambi-serambinya yang jembar.

Sebuah kota tidak berbudaya, menurutnya, jika tanpa bangunan tua didalamnya. “Idealnya, sebuah kota ada elemen kolektif memorinya. Arsitektur merupakan peradaban manusia. Idealnya lagi, sebuah kota selalu mencari benang merahnya, terutama saat akan mendirkan bangunan-bangunan baru. Hal itu bisa menjaga dan terus membangun spirit local genius nya” papar seniman yang juga terlibat dalam pembangunan ulang Gedung Arsip Nasional Jakarta itu.

Peraturan tentang bangunan-bangunan tua di Indonesia, ada enggak, sih?

SEJAK 1998, Dinas Kebudayaan Yogyakarta menyusun semacam perundang-undangan yang dituangkan menjadi Peraturan Daerah. Proyek tersebut berakhir pada tahun 2000. Tapi kelanjutannya hingga sekarang tak jelas.

Menurut Dr. Ir. H. Arya Ronald, Ketua Tim Studi Pelestarian Kawasan Cagar Budaya, pihaknya telah menyerahkan hasil penyusunan perda tersebut ke Dinas Kebudayaan, sebagai penggagas proyek. Mustinya, yang bersangkutan melanjutkannya ke DPR untuk tindak lanjutnya pada masyarakat luas.

“Birokrasinya memang demikian. Tapi menurut saya sebaiknya disosialisasikan dulu ke masyarakat. Baru kemudian ditindaklanjuti Dewan. Bukan dari pemerintah lalu diadaptasikan ke masyarakat. Sepertinya tidak akan mencapai sasaran, sebab orang-orang Dewan adalah orang-orang bayaran” ujar dosen S1 Teknologi Bangunan Dan Restorasi Fakultas Arsitektur UGM ini.

Dikatakan lebih lanjut oleh Pak Rony, jika masyarakat sudah memahaminya, akan diketahui sejauh mana kebutuhan mereka. Nah, Dewan tinggal melontarkan. “Saat ini kita sedang getol-getolnya menggali aset-aset budaya sebanyak-banyaknya. Seharusnya, pihak Dinas Pariwisata memanggil kami untuk menyosialisasikan perda tersebut dalam seminar-seminar. Tapi sampai sekarang saya baru mendapat kesempatan dua kali bicara di seminar”.

Pihaknya juga merasa tidak memiliki kewenangan menanyakan keberadaan perda yang sudah disusun tersebut pada Dinas Kebudayaan atau kepada Dewan.”Itu sepertinya tugas LSM-LSM yang bersangkutan dengan masalah itu. Sebab jika sudah diserahkan ke Dinas sudah menjadi milik Dinas. Nggak mungkin kita ngutak-atik harta orang lain. Kalau memang sudah disampaikan pada Dewan tentunya pihak saya diundang untuk mempresentasikan dan kemudian dilakukan pengesahan oleh Dewan”.

Tujuan disusunnya (calon) perda itu lebih ditekankan pada penguasaan kawasan benda-benda cagar budaya, termasuk bangunan-bangunannya serta lingkup kawasan sehingga jelas batasan-batasannya. Bangunan-bangunan peninggalan yang termasuk dalam perda tersebut adalah bangunan-bangunan yang usianya lebih 50 tahun.

Bangunan yang diupayakan pelestariannya juga harus ditinjau segi pemanfataannya “Mungkin secara ekonomis tidak dapat dipertanggungjawabkan, cara mengatasinya dari ekonomis ke kultural. Tidak semua orang dengan cepat bisa memahami perubahan dari nilai ekonomis ke kultural” ujarnya.

“Kerentanan yang memang harus di bouwvallig (dirobohkan) secara fisik, sementara dari segi kultural dipertahankan, ini harus ditangai secara teknis. Indonesia masih kurang tenaga ahli di bidang teknologi restorasi”. Sehingga bisa jadi untuk merampingkan segala urusan, satu-satunya wayout…..dirobohkan. Korbankan segi kulturalnya. Ini sering terjadi di Indonesia.

“Tapi revitalisasi masih susah di sini. Sebab banyak penguasa arogan. Lain di Belanda, pemerintah tak punya dana untuk melestarian bangunan yang dianggap aset negara. Tapi masyarakat di sana iklas memberikan uang mereka, dengan keyakinan uang itu pasti kembali, karena bisa diputar dengan semestinya”

Rencana perda yang akhirnya entah itu, mengatur antaralain Pengertian, Ketentuan Administrasi, Ketentuan Teknis, dan Ketentuan Pidana.

“Pemerintah seharusnya cepat memahami. Apalagi yang harus ditunggu?”

lempar Ronny di ruang kerjanya Senin pekan lalu.

Pusaka budaya (heritage) tak bisa diukur, pun dengan dolar. Ini pendapat Dr Ir Laretna T Adhisakti M Arch. Intinya : Begitu sangat pentingnya. Maka praktik habis-habisan penjualan rumah adat atau bangunan kuno bernilai sejarah tinggi merupakan rival berat bagi insan yang peduli terhadap kelestarian bangunan bersejarah.

Menurut Sita, begitu dosen Fakultas Tehnik Arsitektur UGM ini biasa disapa, keberadaan bangunan tua merupakan salah satu ciri kota yang harus dipertahankan. Meski, dari sisi ekonomi, ngopeni bangunan kuno butuh biaya besar.

Sayangnya, keberadaan bangunan kuno seringkali berbenturan dengan pengembangan wilayah, terutama di kawasan bisnis. “Tapi di balik itu, keberadaan gedung dan rumah kuno punya nilai teramat besar sebagai bahan kajian sejarah. Di samping bisa menjadi bahan studi pelbagai disiplin ilmu,” katanya.

Meski bisa dibilang terlambat, sebab beberapa bangunan kuno telanjur roboh diganti dengan gedung-gedung modern bertingkat untuk aktivitas bisnis, namun menurut Sita, gerakan penyelamatan gedung dan bangunan kuno perlu dilakukan tidak secara sporadis, orang per orang. Harus dirumuskan dalam satu kebijakan tegas.

Sebagai contoh, pemugaran gedung di kawasan Kotabaru jangan sampai merombak bangunan. “Bila dipugar, tidak boleh mengubah bentuk asli. Atau, jika mau mendirikan bangunan baru, modelnya harus menyelaraskan bangunan yang sudah ada” usul aktivis Forum Pelestari Lingkungan Budaya Yogyakarta itu.

Jika bangunan peninggalan kuno yang merupakan peninggalan sejarah tersebut dilestarikan dan ditangani dengan baik, bukan tidak mungkin akan menjadi asset wisata andalan Yogyakarta. Namun, persoalannya tidak bisa berhenti sebatas imbauan atau peraturan dengan perda. Menurut Doktor alumnus Graduate School of Global Environmental Enginering Kyoto ini, kesadaran masyarakat luas akan pentingnya pelestarian bangunan bersejarah, lebih diperlukan. “Tanpa didukung kesadaran dan keterlibatan masyarakat untuk nguri-uri bangunan sejarah, apa yang kita kerjakan kurang mengena,” ujarnya.

Sejalan dengan pikiran Jati Waluyo, anggota Komisi E DPRD Kota Yogya yang membidangi masalah sosial budaya, keberadaan bangunan kuno di Yogya perlu dilestarikan. Termasuk yang berada di pusat-pusat bisnis, seperti kawasan Malioboro. Sayang, upaya pelestarian bangunan kuno, di pemerintah kota, belum tertuang dalam satu kebijakan tegas. “Sampai sekarang belum ada rancangan peraturan daerah yang diusulkan pihak eksekutif ke dewan,” paparnya.

nana-anto

Sumber: Minggu Pagi Online, 17 November 2001

Arsitektur “Indis” Tinggal Kenangan

Sunday, October 14th, 2001

Oleh J Pamudji Suptandar

SEBUTAN Indis berasal dari istilah Nederlandsch Indie atau Hindia Belanda dalam bahasa Indonesia. Itulah nama suatu daerah jajahan Pemerintah Belanda di Timur Jauh, dan karena itu sering disebut juga Nederlandsch Oost Indie.Menurut Pigeaud, orang Belanda pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1619. Mereka semula berdagang tetapi kemudian memonopoli lewat VOC dan akhirnya menjadi penguasa sampai datangnya Jepang pada tahun 1942. Kehadiran orang-orang Belanda selama tiga abad di Indonesia tentu memberi pengaruh pada segala macam aspek kehidupan. Perubahan antara lain juga melanda seni bangunan atau arsitektur.

Menurut Lombard pada mulanya bangunan dari orang-orang Belanda di Indonesia khususnya di Jawa, bertolak dari arsitektur kolonial yang disesuaikan dengan kondisi tropis dan lingkungan budaya. Sebutannya landhuiz, yaitu hasil perkembangan rumah tradisional Hindu-Jawa yang diubah dengan penggunaan teknik, material batu, besi, dan genteng atau seng. Arsitek landhuizen yang terkenal saat itu antara lain Wolff Schoemaker, DW Berrety, dan Cardeel.

Dalam membuat peraturan tentang bangunan gedung perkantoran dan rumah kedinasan Pemerintah Belanda memakai istilah Indische Huizen atau Indo Europeesche Bouwkunst. Hal ini mungkin dikarenakan bentuk bangunan yang tidak lagi murni bergaya Eropa, tetapi sudah bercampur dengan rumah adat Indonesia.

Penggunaan kata Indis untuk gaya bangunan seiring dengan semakin populernya istilah Indis pada berbagai macam institusi seperti Partai Indische Bond atau Indische Veeneging. Arsitektur Indis merupakan asimilasi atau campuran dari unsur-unsur budaya Barat terutama Belanda dengan budaya Indonesia khususnya dari Jawa.

Dari segi politis, pengertian arsitektur Indis juga dimaksud untuk membedakan dengan bangunan tradisional yang lebih dahulu telah eksis, bahkan oleh Pemerintah Belanda bentuk bangunan Indis dikukuhkan sebagai gaya yang harus ditaati, sebagai simbol kekuasaan, status sosial, dan kebesaran penguasa saat itu.

Sebelum kedatangan Belanda, sebenarnya sudah banyak bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu datang ke Indonesia antara lain dari Cina, India, Vietnam, Arab, dan Portugis, yang memberi pengaruh pada budaya asli. Karena itu, dalam bangunan Indis juga terkandung berbagai macam unsur budaya tersebut. Faktor-faktor lain yang ikut berintegrasi dalam proses perancangan antara lain faktor lingkungan, iklim atau cuaca, tersedia material, teknik pembuatan, kondisi sosial politik, ekonomi, kesenian, dan agama.

Bentuk rumah bergaya Indis sepintas tampak seperti bangunan tradisional dengan atap berbentuk Joglo Limasan. Bagian depan berupa selasar terbuka sebagai tempat untuk penerimaan tamu. Kamar tidur terletak pada bagian tengah, di sisi kiri dan kanan, sedang ruang yang terapit difungsikan untuk ruang makan atau perjamuan makan malam. Bagian belakang terbuka untuk minum teh pada sore hari sambil membaca buku dan mendengarkan radio, merangkap sebagai ruang dansa.

Pengaruh budaya Barat terlihat pada pilar-pilar besar, mengingatkan kita pada gaya bangunan Parthenon dari zaman Yunani dan Romawi. Lampu-lampu gantung dari Italia dipasang pada serambi depan membuat bangunan tampak megah terutama pada malam hari. Pintu terletak tepat di tengah diapit dengan jendela-jendela besar pada sisi kiri dan kanan. Antara jendela dan pintu dipasang cermin besar dengan patung porselen. Khusus untuk gedung-gedung perkantoran, pemerintahan, dan rumah-rumah dinas para penguasa di daerah masih ditambah lagi dengan atribut-atribut tersendiri seperti payung kebesaran, tombak dan lain-lain agar tampak lebih berwibawa.

Orang-orang Belanda, pemilik perkebunan, golongan priayi dan penduduk pribumi yang telah mencapai pendidikan tinggi merupakan masyarakat papan atas, ikut mendorong penyebaran kebudayaan Indis lewat gaya hidup yang serbamewah.

Kebudayaan Indis sebagai perpaduan budaya Belanda dan Jawa juga terjalin dalam berbagai aspek misalnya dalam pola tingkah laku, cara berpakaian, sopan santun dalam pergaulan, cara makan, cara berbahasa, penataan ruang, dan gaya hidup. Arsitektur Indis sebagai manifestasi dari nilai-nilai budaya yang berlaku pada zaman itu ditampilkan lewat kualitas bahan, dimensi ruang yang besar, gemerlapnya cahaya, pemilihan perabot, dan seni ukir kualitas tinggi sebagai penghias gedung.

Mengamati arsitektur Indis hendaknya kita jangan terpaku pada keindahan bentuk luar semata, tetapi juga harus bisa melihat jiwa atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Rob Niewenhuijs dalam tulisannya Oost Indische Spiegel yaitu pencerminan budaya Indis, menyebutkan bahwa sistem pergaulan dan tentunya juga kegiatan yang terjadi di dalam bangunan yang bergaya Indis merupakan jalinan pertukaran norma budaya Jawa dengan Belanda. Manusia Belanda berbaur ke dalam lingkungan budaya Jawa dan sebaliknya.

Pengukuhan kekuasaan kolonial saat itu tertuang dalam kebijakan yang dinamakan “politik etis”. Prinsipnya bertujuan meningkatkan kondisi kehidupan penduduk pribumi. Di lain fihak penguasa juga memperbesar jumlah kedatangan orang Belanda ke Indonesia yang secara langsung membutuhkan sarana tempat tinggal berupa rumah-rumah dinas dan gedung-gedung.

Di sini terlihat jelas bahwa ternyata semua peristiwa yang dialami pada tiap kehidupan manusia bisa memberi dampak yang besar terhadap pandangan arsitektur. Bahwa gagasan arsitektur sesungguhnya juga dipengaruhi oleh situasi dinamika sosial budaya manusia dan sekaligus menjadi bagian dari padanya.

Arsitektur Indis telah berhasil memenuhi nilai-nilai budaya yang dibutuhkan oleh penguasa karena dianggap bisa dijadikan sebagai simbol status, keagungan dan kebesaran kekuasaan terhadap masyarakat jajahannya. Perkembangan arsitektur Indis sangat determinan karena didukung oleh peraturan-peraturan dan menjadi keharusan yang harus ditaati oleh para ambtenar, penentu kebijaksanaan. Pemerintah kolonial Belanda menjadikan arsitektur Indis sebagai standar dalam pembangunan gedung-gedung baik milik pemerintah maupun swasta. Bentuk tersebut ditiru oleh mereka yang berkecukupan terutama para pedagang dari etnis tertentu dengan harapan agar memperoleh kesan pada status sosial yang sama dengan para penguasa dan priayi.

Arsitektur Indis tidak hanya berlaku pada rumah tinggal semata tetapi juga mencakup bangunan lain seperti stasiun kereta api, kantor pos, gedung-gedung perkumpulan, pertokoan, dan lain-lain. Adapun pudarnya arsitektur Indis mungkin disebabkan oleh konsekuensi historis yang menyangkut berbagai aspek sosial budaya.

Menurut Denys Lombard, sejarah terbentuknya budaya Indis karena didorong oleh kekuasaan Hindia Belanda yang berkehendak menjalankan pemerintahan dengan menyesuaikan diri pada kondisi budaya masyarakat di wilayah kolonialnya. Dengan datangnya perubahan zaman dan hapusnya kolonialisme, maka berakhirlah pula kejayaan budaya feodal termasuk perkembangan arsitektur Indis. Dalam periode kemerdekaan, bangsa Indonesia menganggap arsitektur Indis sebagai monumen dan simbol budaya priayi yang tidak bisa lagi dipertahankan dan dijadikan kebanggaan, maka kehancurannya tidak perlu diratapi.

Arsitektur Indis mencapai puncaknya pada akhir abad ke- 19. Seiring dengan perkembangan kota yang modern, lambat laun gaya Indis ditinggalkan dan berubah menjadi bangunan-bangunan baru (nieuwe bouwen) yang bergaya art-deco sebagai gaya internasional.

Bang Namin (83) bekas sopir Eykman kontrolir di Batavia berkata sambil menunjuk: “Di sini dulu ada gedung megah namanya “Sositet Harmoni” tempat dansa orang-orang Belanda, sekarang digusur untuk taman. Di sono tuh! di Molenvlit ada hotel mewah Des Indes yang juga digusur untuk pertokoan dan masih banyak lagi gedung-gedung bekas orang-orang Belanda yang megah di Mester Kornelis, Weltevreden, Pejambon, Petojo, dan lain-lain, juga sudah pada digusur.” Sekarang arsitektur gaya Indis hanya tinggal kenangan.

J Pamudji Suptandar, Guru Besar pada Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Trisakti, Jakarta.

Sumber: Harian Kompas, 14 Oktober 2001.