Archive for 2000

Jangan Anggap Enteng Gedung Tua

Saturday, September 9th, 2000

UPAYA pemugaran gedung tua dan bersejarah bukanlah pekerjaan enteng. Kalau bangunan bersejarah telah tercatat milik pemerintah, persoalan pemugarannya lebih banyak terkait dengan rentangan birokrasi yang terlampau panjang. bertele-tele dan juga anggaran biaya.

Ada pula bangunan tua milik pemerintah yang ternyata sudah berpindah tangan melalui proses ruilslag, seperti yang menimpa Gedung Imigrasi di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.

Persoalan paling ruwet melilit upaya pemugaran bangunan cagar budaya milik swasta/perorangan. Setidaknya ada dua kepentingan yang saling berbenturan dalam upaya itu. Di satu sisi, pemerintah memperjuangkan bangunan tua itu tetap dilestarikan agar nilai sejarah/budayanya dipertahankan. Namun di sisi lainnya, sang pemilik bangunan tua itu lebih cenderung berpihak pada kepentingan komersial.

Para pemilik umumnya beralasan, bangunan yang dipertahankan tetap kuno tidak mendatangkan keuntungan secara ekonomis. Sementara harga tanah di lokasi itu sudah sangat tinggi. Atau kalau tidak dijual, mereka mengganti dengan baru sebagai tempat usaha yang akan mendatangkan keuntungan secara ekonomis. Selain itu ada juga yang mengeluhkan, birokrasi Pemda DKI pun sering kali malah mempersulit jika ada keinginan pihak swasta atau pemilik gedung yang ingin merenovasi gedung tua, dan memanfaatkannya untuk bisnis tanpa merubah bentuk.

Dengan demikian tidak terlalu mengherankan jika sebagian bangunan tua milik swasta kini telah berubah bentuk atau telah punah. Ini misalnya dapat disaksikan di kawasan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Bangun cagar budaya langgam Cina di kampung tua itu, sebagiannya memang sudah dipugar dan dimanfaatkan menjadi rumah tinggal. Meski begitu, Hasan Jadid – salah seorang penghuninya mengatakan, perhatian pemerintah tidak cukup hanya sampai pemugaran. “Pemerintah juga harus memikirkan biaya pemeliharaan bangunan ini serta kelanjutan usaha kami,” tuturnya.

Sebagian lain bangunan cagar budaya di Pekojan, sudah hancur dan lenyap tidak berbekas. Bangunan entah mengalami kerusakan atau beralih tangan dan telah diganti dengan bangunan baru yang tidak lagi sesuai aslinya.

Dicky Casnadi (34), seorang pemilik bangunan tua di Pekojan. mengatakan, pihaknya tidak keberatan jika bangunannya yang sejak lama merupakan gudang, dipugar demi kesinambungan sejarah.

“Hanya saja Pemerintah Daerah (Pemda) DKI jangan pilih kasih serta memberikan jalan keluar bagi kelanjutan usahanya,” kata Dicky, seorang pengusaha ekspedisi. Dia melihat, jika bangunan tua di Pekojan harus dilestarikan maka kawasan itu hanya cocok sebagai tempat wisata. “Perkampungan Pekojan ini hampir semuanya berusaha ekspedisi. Usaha jenis ini nantinya tentu tidak bisa dilanjutkan kalau perkampungan ini menjadi kawasan wisata. Soal ini harus ada jalan keluarnya. Kelanjutan usaha kami tidak bisa harus macet hanya demi kepentingan sejarah,” tegasnya.

***

BERKAITAN dengan benturan kepentingan ini, saran Ir Djodi Trisusanto dari PT Procon Indah, Jakarta, sepantasnya menjadi masukan berharga bagi Pemda DKI. Dalam seminar sehari bertajuk “Potensi Ekonomi Pelestarian Kawasan dan bangunan Tempo Doeloe” di Jakarta, bulan Juli lalu, peminat peninggalan kuno itu menyarankan pemerintah agar tidak menganggap enteng benturan kepentingan ini.

Menurut dia, yang harus diupayakan Pemda DKI adalah mendorong keterlibatan investor dalam upaya pemugaran bangunan cagar budaya atau sejarah milik swasta/perorangan. Namun catatan yang harus disampaikan kepada calon investornya adalah agar pemugaran tetap mempertahankan bentuk aslinya. Maksudnya agar nilai sejarah dari bangunan itu tidak sampai memudar. Sebaliknya, melalui upaya pemugaran itu pula, pemilik bangunan selanjutnya bisa memanfaatkannya sebagai tempat usaha apa saja yang bisa memberikan keuntungan secara ekonomis.

Pendekatan seperti itu diharapkan bisa menepis godaan secara komersial yang terus mengusik pemiliknya menjual atau menghancurkan bangunan tuanya. “Di negara berkembang seperti kita, hanya upaya seperti itu yang dapat menyelamatkan keberadaan bangunan tua bernilai sejarah,” sarannya.

Jika di Eropa atau negara maju lainnya, keberadaan bangunan tua yang diketahui bernilai sejarah pasti selalu mendapat perawatan serius dari pemiliknya. Apalagi bangunan seperti itu dipastikan akan selalu dikunjungi wisatawan yang juga berarti akan mendatangkan uang.

Selain itu, pemilik bangunan juga mendapat kepastian bahwa mereka tidak dirugikan dengan mempertahankan bangunan tua miliknya. Di Singapura, misalnya, gudang-gudang tua di pelabuhan bisa disulap menjadi pusat perbelanjaan, restoran, cafe bahkan diskotik tanpa mengusir pemiliknya. Pemerintah bahkan, bisa mendesain ulang lay out gudang-gudang tua itu agar para pemilik bisa tetap tinggal di salah satu bagian bangunan tersebut.

Hal itu tentu saja berbeda dengan di Jakarta, yang umumnya lebih jago dikonsep namun kedodoran implementasinya dengan berbagai alasan. Selebihnya, kita tunggu saja hapusnya jati diri Kota Jakarta. (ans/thy)

Sumber: Kompas, Sabtu, 9 September 2000

Bangunan Tua Tergantung “UUD”

Wednesday, July 26th, 2000

Oleh: Sonny Sutanto

ISU tentang penyelamatan dan pemanfaatan kembali bangunan tua di Indonesia saat ini muncul seiring dengan berkurangnya kegiatan perencanaan dan pembangunan kota baru. Mungkin krisis memang membangkitkan kesadaran baru akan isu tersebut atau jangan-jangan para arsitek dan perencana kota hanya sekadar mencari-cari kesempatan saja?

Tindakan melindungi dan memanfaatkan lingkungan kota tua, bangunan tua dan usaha mengembangkannya menjadi bagian yang berharga bagi kota secara keseluruhan, biasanya didasari atas beberapa alasan.

Dari peran historis, ada lingkungan binaan dengan bangunan karya arsitek tertentu ataupun cara merancang yang khas, yang memberi ciri khusus bagi kota secara keseluruhan. Preservasi daerah Kebayoran dan Menteng di Jakarta, sepertinya dilakukan dalam kerangka itu. Walaupun bangunan-bangunan yang “ditentukan” sebagai bangunan yang harus dipreservasi itu tidak terlalu istimewa, bahkan secara arsitektur cenderung buruk.

Selain itu, preservasi dilakukan atas nilai sejarah bangunan itu, tanpa perlu dihubungkan dengan kualitas arsitekturnya.

Dalam masyarakat feodal, nilai yang dianggap “bersejarah” adalah lingkungan atau bangunan, dalam kaitannya dengan orang “besar” tertentu saja.

Bangunan “rakyat” belum bisa dengan mudah memperoleh hak macam itu. Lihat saja rencana monumen pahlawan militer yang akan ditaruh di koridor MH Thamrin-Sudirman. Mengapa bukan monumen “korban sejarah”, seperti monumen kerusuhan Mei 1998, pahlawan reformasi mahasiswa Trisakti dan sebagainya?

Sedangkan pertimbangan kejarangan, biasanya memperlihatkan “sisa” dari suatu tipe arsitektur yang pernah unggul pada masanya, dan sudah langka untuk ditemui kembali. Teater Miss Tjitjih seharusnya masuk dalam kelompok itu. Demikian pula rumah di sekitar danau buatan di tengah-tengah lingkungan Menteng, dengan lingkungannya sekaligus.

Juga tidak lepas dengan faktor tipikal, berupa preservasi atas bangunan yang terkadang “biasa-biasa” saja, secara kualitas, namun telah memberi warna bagi kota. Contohnya, gardu telepon merah di London. Untuk Indonesia, mungkin gardu trafo listrik peninggalan Belanda dan warung-warung di pojok jalan seperti yang masih bisa ditemui di Menteng (bukan warung liar), dengan besaran dan penampilan yang khas, dapat digolongkan dalam kategori ini.

MEMBUKTIKAN sebuah lingkungan atau bangunan “bagus” secara kualitas, sehingga pantas dipelihara beberapa generasi kemudian, adalah hal yang sulit dan harus dilakukan bersama secara terbuka.

Kesulitan kaum preservasinonis di Indonesia karena wacana tentang hal ini belum terbuka. Tiba-tiba saja, secara emosional, sebuah bangunan tua bisa dilindungi dengan sangat hebat, tanpa argumentasi arsitektural yang memadai.

Satu hal yang sangat penting untuk dilakukan arsitek, dan perencana kota adalah merancang dengan kesadaran. Bahwa lingkungan atau bangunan yang dirancangnya, harus mampu membangkitkan asosiasi tertentu dalam kaitannya dengan perkembangan kota dalam jangka waktu panjang. Selebihnya, biarkan warga kota menikmati karya itu. Jika kualitasnya buruk, relakan untuk disingkirkan melalui wacana publik yang sehat.

Apa yang terjadi saat ini cenderung elitis dan birokratis. Beberapa bangunan yang dilindungi undang-undang di Jakarta dan juga di kota-kota lainnya, sebenarnya tidak pantas untuk diperlakukan demikian karena kualitasnya yang buruk.

Argumentasi untuk melakukan preservasipun sangat lemah. Biasanya hanya karena rekomendasi dari satu dua pakar, dan digeneralisir menjadi keputusan pemerintah yang tidak bisa digugat lagi. Namun, karena sudah telanjur dilindungi, berat bagi pemerintah daerah untuk mengijinkan perubahan, kecuali tentu lewat UUD … ujung-ujungnya duit!

Sonny Sutanto, arsitek dan dosen Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Depok

Sumber: Harian Kompas, 26 Juli 2000