Archive for the 'Undang-undang' Category

Penetapan secara Legal Formal BCB Lambat

Wednesday, September 12th, 2007

Yogyakarta, kompas – Penetapan benda, situs, kawasan bersejarah dan purbakala sebagai benda cagar budaya dinilai berjalan lambat. Meskipun di DI Yogyakarta ada ratusan cagar budaya, sampai 2007 baru 40 yang secara legal formal ditetapkan sebagai BCB. Hal itu menjadi bukti masih lemahnya perlindungan dan pelestarian BCB sehingga berpotensi mengancam aneka BCB di DIY.

Hal tersebut terungkap dalam sarasehan dan sosialisasi daftar benda cagar budaya (BCB) baru di DIY, Selasa (11/9) di Museum Sonobudoyo Yogyakarta. Acara ini dihadiri Ari Setyastuti, Ketua Kelompok Kerja Perlindungan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta; Heny Astiyanto, pengurus Yayasan Bonang, Yogyakarta; Arif Noor Hartanto, Ketua DPRD Kota Yogyakarta.

Ari menuturkan, pada 2007 ada 28 bangunan di DIY yang secara resmi ditetapkan sebagai BCB melalui Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Jumlah itu menambah 12 BCB yang ditetapkan secara resmi sebelumnya. Namun, dalam daftar baru BCB tersebut, beberapa bangunan bersejarah seperti Keraton Yogyakarta justru tidak termasuk di dalamnya.

“Keraton Yogyakarta sebenarnya sudah kami usulkan sejak lama. Namun, karena ada perubahan kelembagaan bidang kebudayaan, yaitu dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kemudian kini menjadi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, usulan kembali kami perbaiki dan sekarang keraton ada dalam daftar tunggu,” ungkap Ari.

Ari menuturkan, meski banyak BCB di DIY belum ditetapkan secara legal formal sebagai BCB, bangunan, benda, situs tersebut tetap termasuk BCB yang harus dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. “Penetapan melalui surat keputusan menteri atau peraturan menteri lebih untuk melindungi jika suatu hari terjadi konflik atas BCB tersebut,” katanya.

Dharma Gupta, Wakil Ketua Jogja Heritage Society, mengemukakan, lambannya proses penetapan secara legal formal benda, bangunan, situs, kawasan sebagai BCB sangat memprihatinkan. Hal itu bisa mengancam keberadaan berbagai BCB. Apalagi, hingga kini masih ada anggapan bahwa pelestarian BCB hanya sebagai beban yang menghabiskan dana APBD maupun APBN.

Heny berpendapat, perlindungan hukum terhadap BCB sudah sangat terlambat. Saat ini banyak bangunan di Yogyakarta yang termasuk dalam BCB telah banyak dibongkar maupun dialihkan bentuknya. (RWN)

Sumber: Harian Kompas, 12 September 2007