Archive for the 'Undang-undang' Category

Daerah Harus Punya Penilik Kebudayaan

Tuesday, December 9th, 2008

Oleh: Sidik Pramono

Pemberian status cagar budaya tak bisa sepenuhnya atas usul pemerintah pusat. Daerah harus mempekerjakan penilik budaya.

Kompleks rumah abad 18 milik tuan tanah perkebunan karet di Karawaci, Tangerang, terancam dirobohkan karena tak ada status cagar budaya yang melekat di situ. Dengan otonomi daerah, status cagar budaya tak melulu berasal dari pemberian pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten atau kota harus aktif memberi usulan status cagar budaya pada pemerintah pusat.

Dirjen Sejarah dan Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Hari Untoro Dradjat, Jumat (5/12) lalu mengatakan bahwa daerah harus memiliki penilik-penilik kebudayaan. Fungsi mereka adalah mengawasi benda cagar budaya di daerah. Saat ini hanya sebagian daerah yang memiliki penilik kebudayaan hingga tingkat kecamatan. Kewenangan pemerintah pusat hanya memberi teguran dan masukan pada pemerintah daerah.

Dengan penilik kebudayaan, pemerintah daerah diharap tak luput melihat warisan kekayaan budaya yang ada di wilayah mereka seperti yang terjadi sekarang.

Di sisi lain, tambah Hari, Depbudpar juga akan mengecek apakah kompleks rumah tua di Tangerang itu sudah masuk daftar inventaris pemerintah pusat atau belum. “Namun, seharusnya itu sudah masuk di (daftar inventaris) daerah. Ini akan saya cek juga ke daerah bersangkutan,” kata Hari.
Pemerintah pusat, ia memastikan, akan menghentikan upaya perobohan kompleks rumah tua di Karawaci. Saat ini Direktorat Sejarah dan Purbakala sudah menurunkan tim verifikasi data bangunan. Verifikasi data yang dilakukan meliputi kapan bangunan itu berdiri, status kepemilikan, dan status keaslian. “Pertama kita selamatkan bangunan secara fisik dan data-datanya karena mengandung nilai sejarah,” ujar Hari.

Hari menegaskan, jika ada kepentingan pemerintah daerah di balik perobohan itu, pemerintah pusat tak ragu memberi sanksi.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (BCB) memberi definisi bahwa BCB adalah benda buatan manusia yang mewakili masa gaya yang khas dan sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, atau memiliki nilai penting lain, di antaranya kelangkaan atau bahkan sebagai satu-satunya yang masih ada dalam hal gaya/langgam atau estetika.

Berdasarkan uraian itu, tidak berlebihan jika kompleks rumah perkebunan karet abad 18 itu dapat dikategorikan sebagai BCB yang patut dilestarikan.

Depbudpar juga pernah menemukan ratusan keris, badik, dan tombak di sebuah rumah di Gudang Peluru, Jakarta Selatan, Oktober lalu. “Dari pengecekan kami, 150 dari sekitar 1.000 keris itu benda cagar budaya. Lainnya, leburan logam lama dan baru. Saat ini, sudah masuk proses hukum di kepolisian,” kata Hari.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP Cyprianus Aoer menilai UU No 5/1992 tentang BCB belum memiliki sanksi jelas dan tegas terhadap pemerintah daerah yang tidak melindungi benda-benda dan peninggalan bersejarah. “Ini ada wacana merevisi UU BCB agar pemda memiliki perhatian terhadap benda dan peninggalan bersejarah.” (*/J-4)

Sumber: Harian media Indonesia, 09 Desember 2008

20 Persen Benda Cagar Budaya Hilang

Monday, October 27th, 2008

Oleh: Ena

SOLO (Joglosemar): Pemkot Solo telah kehilangan 20 persen benda cagar budaya. Karena itu, upaya perlindungan dan pelestarian benda dan bangunan cagar budaya akan dimaksimalkan akhir tahun 2009.

“Program pertama adalah rekonstruksi Pura Mangkunegaran, termasuk Ngarsapura,” ujar Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi) usai pembukaan konferensi WHC di Hotel Sunan Solo, Sabtu (25/10).

“Saya telah belajar banyak dari Kazan dan Lijiang, tentang bagaimana mereka mengonservasi sebuah kawasan sebagai salah satu tujuan tourism,” paparnya.

Jokowi menambahkan, Pemkot Solo telah menyiapkan draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai bangunan cagar budaya. Akhir tahun ini, Perda akan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surakarta.

Terpisah, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik meminta kepada setiap kepala daerah untuk menyeleksi secara ketat pemberian izin mendirikan bangunan atau IMB.

“Walikota harus mengecek ke lapangan, adakah bangunan cagar budaya di lokasi bersangkutan. Kalau ada, bicarakan dulu, carikan solusi yang tepat,” papar Jero Wacik di Loji Gandrung, usai meresmikan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI), Sabtu (25/10).

Dipertahankan
Menurutnya, bangunan cagar budaya harus dipertahankan. Tetapi, keberadaannya diharapkan tidak menghambat penciptaan lapangan pekerjaan. Agar keduanya bersinergi, walikota harus mempunyai kriteria tertentu untuk bangunan yang akan di bangun di kawasan bangunan cagar budaya. Jaringan Kota Pusaka Indonesia dibentuk pada 11 September 2008 di Jakarta. Kota Solo ditunjuk sebagai koordinator Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Hingga saat ini, anggotanya tercatat 12 kota, di antaranya Ternate, Blitar, Pangkal Pinang, Denpasar, Ambon, Surabaya, Medan, Pekalongan, Yogyakarta, Palembang, Pontianak dan Solo.

Jero Wacik berharap, semua walikota di Indonesia bergabung dalam JKPI sehingga nantinya keanggotaan Jaringan Kota Pusaka Indonesia bisa mencapai 50 kota. Keberadaan organisasi Jaringan Kota Pusaka Indonesia itu, kata Jero Wacik sangat penting karena bisa dijadikan sebagai forum untuk merumuskan solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh anggotanya terkait dengan pelestarian bangunan cagar budaya.

“Tugas mereka kemudian menyosialisasikan keputusan menteri (Kepmen) tentang benda cagar budaya, serta menyosialisasikan sanksi bagi mereka yang melakukan pencurian terhadap benda-benda cagar budaya,” tambahnya. (ena)

Sumber: Harian Joglo Semar, 27 Oktober 2008