Archive for the 'Pelestarian' Category

Bangunan Kuno Terlantar – Dinas Pariwisata Bertanggung Jawab

Friday, April 21st, 2006

Purwakarta, Kompas – Upaya pelestarian terhadap bangunan peninggalan sejarah masih menghadapi kendala dana pemeliharaan. Selain itu, minimnya dana kesejahteraan juru pelihara yang selama ini sudah terjadi sejak lama juga harus menjadi inti permasalahan tersendiri. “Sejak tahun 2005, uang pemeliharaan sudah tidak dikirim lagi. Padahal, bangunan harus tetap dijaga kelestariannya dan tidak boleh diubah,” ujar Endang Awali (52), Kamis (20/4).

Endang adalah juru pelihara sekaligus ahli waris Rumah Kuno Citalang, di Desa Citalang, Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta. Rumah yang didirikan sekitar tahun 1900 itu, oleh pemerintah telah ditetapkan sebagai satu dari 149 bangunan dan situs peninggalan sejarah purbakala di Jawa Barat. Namun, dana pemeliharaannya dinilai kurang, bahkan sering terlambat penyalurannya.

Endang menambahkan, ia terakhir menerima dana pemeliharaan dari Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Lampung sekitar pertengahan 2004 lalu. Jumlahnya sebesar Rp 120.000 per bulan. Adapun dana dari pemerintah setempat, ia mengaku belum pernah menerima.

“Kalau dilihat dari besaran uangnya, jelas kurang karena harga-harga kebutuhan sudah melambung jauh. Pengucurannya pun sering terlambat, bahkan berhenti sejak awal 2005 lalu,” ujarnya.

Untuk mengambil dana tersebut, Endang harus datang langsung ke kantor suaka peninggalan sejarah dan purbakala di Serang, Banten, selama tiga bulan sekali. Dengan ongkos transportasi sekarang, lanjutnya, sudah tidak sebanding.

“Kalau tidak bekerja sambilan di sawah, saya pasti sudah tidak sanggup merawat bangunan ini. Untung istri juga bekerja di pabrik,” kata Endang menambahkan.

Soal tanggung jawab

Sementara itu, kondisi bangunan-bangunan peninggalan lainnya di Kabupaten Purwakarta memprihatinkan dan tidak terawat. Kepemilikannya berganti-ganti dan tidak semua pemilik merawatnya dengan baik.

Beberapa bangunan kurang terawat dan dibiarkan rusak itu, misalnya, bekas Bioskop Priangan atau salah satu Gedung Kembar di Jalan KK Singawinata.

RH Garsoebagdja Bratadidjaja (73), sesepuh sekaligus Ketua Dewan Penasihat Badan Musyawarah Putra Daerah Purwakarta, mengatakan, kepedulian pemerintah daerah terhadap peninggalan sejarah masih minim.

Itu terlihat hampir dari periode ke periode pemerintahan. Akibatnya, beberapa bangunan sudah tidak ada, dan beberapa lainnya dibiarkan tidak terawat.

Minimnya perhatian pemerintah itu, lanjutnya, bisa dilihat dari anggaran yang dikucurkan untuk merawat bangunan-bangunan bersejarah. Selain itu juga bisa dilihat dari program-program pelestarian yang dilaksanakan.

Menurut Garsoebagdja, beberapa gedung peninggalan penjajah di- hancurkan oleh pemerintah di zamannya karena minimnya kesadaran akan nilai-nilai sejarah. Peninggalan itu masih dianggap barang biasa yang bisa diganti dengan yang baru.

Upaya melestarikan peninggalan sejarah dari pemerintah daerah, menurut dia, sangat penting. Pemda sebaiknya tidak hanya menginduk pada undang-undang tentang pelestarian benda bersejarah, tetapi juga menerbitkan peraturan daerah. Dinas atau badan terkait, seperti pariwisata dan kebudayaan, mempunyai tanggung jawab besar untuk melestarikan gedung bersejarah. (MKN)

Sumber: Kompas, 21 April 2006

Nasib Gedung Kuno – Peran Serta Masyarakat Masih Sangat Kurang

Friday, April 21st, 2006

Cirebon, Kompas – Hingga kini, pemeliharaan dan perawatan gedung- gedung tua yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya atau BCB terkendala masalah klasik, yakni keterbatasan anggaran.

Untuk itu, perlu partisipasi masyarakat luas guna menjaga kelestarian bangunan-bangunan yang didirikan ratusan tahun lalu itu. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Cirebon Moch Hanafiah mengatakan, pelestarian BCB seharusnya tidak hanya menjadi beban pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat. “Kalau ada investor yang mau mengelola bangunan-bangunan bersejarah itu, kami akan menerima dengan tangan terbuka,” ujar Hanafiah, Kamis (20/4). Masalahnya, kata Hanafiah, investor pasti tidak mau hanya mengeluarkan uang, tetapi juga memiliki tujuan keuntungan, yakni dengan peningkatan jumlah pengunjung.

Padahal, untuk meningkatkan jumlah pengunjung perlu peningkatan daya tarik. Untuk itu, sangat mungkin diperlukan perubahan, yakni penambahan fasilitas atau pembongkaran di bagian tertentu. “Ini yang sulit, karena sebagai BCB, ia harus tetap seperti aslinya,” kata Hanafiah, Kamis (20/4).

Kepala Seksi Bina Nilai Tradisional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Cirebon Adin Imanuddin mengatakan, dulu pernah ada sebuah hotel yang ingin ikut serta dalam membiayai perawatan sebuah keraton sebab keraton itu dimasukkan dalam paket wisatanya. Namun, upaya itu batal terlaksana.

Adin menambahkan, perubahan pada BCB untuk menarik jumlah pengunjung bisa dilaksanakan dengan metode zonasi. “Misalnya saja dibangun tempat bermain anak-anak yang letaknya di dekat BCB,” kata Adin. Sebagai kota tua, banyak bangunan tua yang berdiri di Kota Cirebon. Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 19 Tahun 2001 mengenai Perlindungan dan Pelestarian Kawasan Bangunan Cagar Budaya di Kota Cirebon menetapkan 52 bangunan tua sebagai BCB.

Bangunan itu dibagi dalam tiga klasifikasi tingkat perlindungan, yakni sangat ketat, ketat, dan cukup ketat. Bangunan tua itu, antara lain Gedung Balaikota, Karesidenan, Masjid Al-Athyah, dan Klenteng Talang.

Masalahnya, untuk BCB sebanyak itu, tahun ini Pemerintah Kota Cirebon hanya menyediakan anggaran sekitar Rp 150 juta. “Ini pun sudah meningkat 150 persen dibanding tahun lalu yang hanya Rp 60 juta,” ujar Adin.

“Untuk bangunan yang masih digunakan, biaya pemeliharaan dan perawatan kita serahkan pada pemiliknya. Untuk bangunan yang tidak digunakan, ada biaya meski tidak bisa menutup keseluruhan yang diperlukan,” kata Adin.(LSD)

Sumber: Kompas, Jumat, 21 April 2006