Archive for the 'Pelestarian' Category

Menengok Konservasi Museum Bahari

Monday, October 27th, 2008

Museum Bahari di kawasan Kota Tua, Jakarta

Oleh: Pradaningrum Mijarto

Masih ingat nasib gedung bekas gudang Westzijdsche Pakhuizen alias Museum Bahari? Gedung berusia lebih dari 350 tahun itu masuk dalam bangunan cagar budaya DKI Jakarta. Kondisinya makin rapuh sebab terlalu lama dibiarkan melapuk. Beberapa gelagar gedung bahkan ambruk awal tahun ini.

Gedung yang tak pernah lepas dari kepungan air itu kini dalam proses konservasi, khususnya gedung C. Kayu penyangga lapuk oleh lembab dan rayap. Anggaran Rp 4 miliar yang nyaris dicoret, akhirnya, disetujui DPRD DKI. Meski demikian, anggaran turun terlalu terlambat. Alhasil, pekerjaan konservasi dilakukan kilat, dari 15 September 2008 hingga 15 Desember 2008. Tentu itu bukan sebuah konservasi bangunan sebagaimana yang dimaksudkan.

Pekerjaan kilat itu, mau tak mau, harus terus berkesinambungan di tahun-tahun berikut. Jika tak mau anggaran tahun ini mubasir, maka tahun depan harus diupayakan agar anggaran untuk konservasi yang sebenarnya tersedia. Hal itu tentu sejalan dengan program Revitalisasi Kota Tua yang selama ini hanya berkutat di kawasan Taman Fatahillah.

Hubertus Sadirin, konservator yang diminta mengawal proses konservasi Museum Bahari mengakui, pekerjaan konservasi yang hanya dilakukan dalam waktu dua bulan bukanlah konservasi yang sebenarnya. “Memang terlalu mendadak. Harusnya ada pengamatan secara visual, didiagnosa terlebih dahulu. Sekitar 2 minggu bisa. Yang penting ada penelitian mendasar yang komprehensif dulu, baru dikerjakan,” paparnya ketika dihubungi Warta Kota beberapa hari lalu.

Akibat ketergesaan ini pekerjaan ini tidak holistik. “Tindakan konservasi kan harus dicari sampai ke akar, kemudian juga harus mengacu pada otentisitas bahan, desain, setting. Nilai terbesar gedung ini kan konstruksi kayu, sehingga yang harus dipertahankan adalah existing condition. Akar masalah adalah air, lembab, kapiler, masuk ke pondasi, kemudian ada jamur, lalu bakteri, rayap, dan lapuk,” Sadirin menjelaskan.

Konservator yang juga ikut menangani proses konservasi Gedung Arsip, Candi Borobudur, Museum Bank Indonesia, dan Angkor Watt ini berharap jangan sampai proses konservasi bangunan penting semacam Museum Bahari pada umumnya dikerjakan seperti merehabilitasi bangunan.

“Maka, sekali lagi, diagnosa awal sangat diperlukan. Kemudian dalam hal Museum Bahari sekarang ini, kita upayakan, yang masih bisa diselamatkan kita selamatkan. Yang sudah mengalami soiling process, proses pelapukan menjadi tanah, harus diganti. Tapi kebanyakan masih bisa diselamatkan, kita suntik antirayap,” lanjutnya.

Dokumentasi
Jika kebetulan ada pengunjung yang penasaran melihat proses konservasi, museum ini tetap buka untuk umum. Di sana barangkali pengunjung masih bisa melihat ada satu tiang yang lantainya digali. Tujuannya untuk melihat lantai asli. Museum itu sudah mengalami beberapa kali rehabilitasi, bukan konservasi, pernah diuruk sekitar 80 cm -120 cm kemudian dipasangi tegel baru. Itu membuat kedudukan jendela tak lagi proporsional.

Penggalian itu juga untuk mengetahui water level, lantai asli, dan apa yg dilakukan pada struktur kayu pada masa lalu. “Ini semua kita dokumentasikan untuk banyak hal, sebagai salah satu atraksi museum ini nantinya, bisa untuk seminar, untuk generasi mendatang. Itu intinya,” tandas Sadirin yang sudah 35 tahun berkecimpung dalam dunia konservasi.

Dokumentasi menjadi amat penting, harus meliputi sebelum ada intervensi, pada saat konservasi, dan pasca konservasi. Semua itu untuk menjelaskan mengapa ini dilakukan dan itu tidak dilakukan. Oleh karena itu Sadirin berharap, ada pemahaman dan kepedulian dari pemerintah dan anggota DPRD bahwa gedung ini punya arti penting sebagai sejarah Jakarta.

“Untuk gedung yang dilindungi seperti ini. harus diperjuangkan oleh pemda. Alangkah baiknya jika pemda dan DPRD diajak ikut saat ada studi penanganan bangunan cagar budaya,” lanjutnya. Perihal konservasi sekitar dua bulan itu ia hanya bisa berucap, “Kita lihat saja hasilnya nanti.”

Sebagai perbandingan, kata Sadirin, proses konservasi Museum Bank Indonesia — yang kondisinya jauh lebih baik dari Museum Bahari — memakan waktu dua tahun 2006 – 2008. Itu karena proses dilakukan secara komprehensif dan cermat. Lantas bagaimana dengan Museum Bahari yang hanya makan waktu sekitar dua bulan? Kembali ia menekankan perlu adanya pemahaman dari semua pihak dan. “Pemda harus memperjuangkan itu,” ujarnya.

Sumber: Warta Kota, Senin, 27 Oktober 2008

Konservasi Bangunan Bersejarah Tersendat

Wednesday, May 14th, 2008

Jakarta – Proses pemeliharaan (konservasi) bangunan-bangunan tua bersejarah, tidak sama dengan sekadar menjaga barang antik. Makna dan peranannya lebih dari itu. Konservasi turut menentukan masa depan sebuah bangsa.

Masyarakat Indonesia terbiasa untuk membuat sesuatu yang baru, dan melupakan yang lama. Padahal seharusnya, kita belajar untuk memelihara tradisi. Yang dimaksud dengan tradisi adalah tidak memulai segala sesuatu dari nol, melainkan mengadaptasi, melanjutkan, dan memperbaiki apa yang sudah ada.

Melalui bangunan-bangunan tua itu, masyarakat bisa mempelajari satu bagian perjalanan sebuah bangsa. Dari situ juga, masyarakat bisa mempelajari apa yang salah di masa lalu, untuk diperbaikinya pada masa datang.

Filosofi mendalam tersebut dijelaskan oleh Dewan Pimpinan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI), Bambang Eryudhawan. Penjelasan tersebut diberikannya, pada saat ditemui setelah penyelenggaraan acara Presentation and Discussion of The UNESCO Asia Pacific Heritage Awards hari ini di Auditorium Museum BI, Jakarta.

Lebih lanjut, ia mengatakan, bahwa bangunan-bangunan tua, yang dibicarakan di sini, bukan candi atau situs-situs sejarah. Melainkan bangunan yang masih digunakan untuk aktivitas masa kini (urban living), tetapi masih menyimpan nilai sejarah.

Sejauh ini, menurutnya, usaha konservasi bangunan tua di Indonesia masih tersendat. Usaha tersebut terganjal dengan kepentingan-kepentingan, yang mau tidak mau kontra dengan proses konservasi. Selain itu, perlindungan Undang-Undang (UU)nya pun masih rancu.

UU Cagar Budaya seharusnya tidak cocok diterapkan untuk proses konservasi bangunan tua. Salah satu contohnya, UU ini mengatur bahwa bangunan bersejarah, tidak boleh diubah bentuknya. Sedangkan sebagian bangunan tua masih dimanfaatkan sebagai kantor atau hotel. Jika keadaan menuntut adanya renovasi, tentunya harus dilakukan renovasi. Soal kerancuan UU Cagar Budaya itu, Bambang mengusulkan dua solusi. Pertama, UU Cagar Budaya dibuat lebih lengkap dan rinci. Kedua, harus ada UU tersendiri untuk masalah konservasi bangunan-bangunan tua bersejarah.

“Jika memang harus dipugar, tidak menjadi masalah. Asalkan hasil pemugarannya tidak merusak karakter bangunan asal. Selain itu, desain bangunan barunya harus lebih bagus,” ujar Bambang yang juga Ketua Kehormatan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).

Berkaitan dengan masalah bangunan bersejarah di Indonesia, Penasehat Regional Bidang Kebudayaan UNESCO untuk Asia Pacific, Richard A. Engelhardt, juga memberikan pendapat. Menurutnya, Indonesia tak berbeda dengan negara-negara Asia Pasifik lainnya. Sama-sama memiliki bangunan-bangunan indah bernilai sejarah tinggi. Permasalahannya adalah sejauh mana usaha yang telah diberikan untuk menjaga dan memeliharanya.

“Setiap negara memiliki permasalahannya sendiri-sendiri untuk proses konservasi ini. Kita semua harus siap untuk berusaha mencari solusinya,” ungkap Engelhardt. Salah satu, yang juga menjadi hambatan, menurut Engelhardt, adalah kurangnya edukasi, terutama bagi para arsitek.

“Seharusnya, di setiap sekolah arsitektur, diberikan edukasi khusus mengenai bangunan-bangunan tua. Mulai dari desain, dan tentu saja sejarah dibaliknya. Sehingga, ketika akan dilakukan pemugaran, para arsitek sudah paham mengenai konsep konservasi ini,” kata Engelhardt. (anissa/whery)

Sumber: IDEA Online, 14 Mei 2008